Yogyakarta(HR) – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai banyak kritik dari masyarakat, terutama karena dianggap berpotensi menekan daya beli.
Menanggapi hal tersebut, Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) Daerah Istimewa Yogyakarta tegas menolak kenaikan PPN 12 % tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator ARPI, Dani Eko Wiyono kepada HarianRakjat.com, Jumat (27/12/2024).
“Kami, ARPI akan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan PPN 12 % yang akan membuat Negara ini semakin hancur,” tandasnya.
Menurutnya, kenaikan PPN sebesar 12 % dikhawatirkan akan berdampak pada semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat.
“PPN naik, maka dampaknya antara lain Bahan bakar minyak (BBM) akan naik, pajak naik, harga sembako semakin tinggi, daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kemudian perusahaan – perusahaan akan mengalami defisit yang akibatnya terjadi PHK massal,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah saat ini tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah hanya diam ketika terjadi banyak pengangguran, kurangnya gizi masyarakat, rendahnya pendidikan masyarakat.
“Pemerintah hanya diam, kepentingan masyarakat diabaikan. Dengan adanya kenaikan PPN sebesar 12% ini juga akan membawa perekonomian masyarakat semakin lemah, kejahatan akan semakin meningkat. Saat ini kita lihat dimana lemahnya hukum di Indonesia, kepercayaan masyarakat pun menurun. Masyarakat dibuat semakin bodoh dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, maka solusinya adalah Revolusi,” paparnya.
“Saatnya rakyat bergerak, untuk itu kami akan menggelar aksi menolak tegas kenaikan PPN 12 % karena dampaknya akan semakin menambah penderitaan rakyat,”pungkas Dani.
Informasi yang berhasil didapatkan adalah pemerintah hanya akan menaikkan PPN untuk barang – barang mewah namun barangewah yang dimaksud menurut Dani masih belum detail sehingga berpotensi pemeriksaan akan membohongi rakyat lagi.(AR).