Keadilan untuk Siapa? Kasus Hibah Pariwisata Sleman yang Mengendap
Foto: ARPI gelar aksi damai tuntut Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata Sleman, 20 Agustus 2025.
Harian Rakjat, Sleman – Sudah lebih dari dua tahun kasus korupsi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman bergulir. Ratusan saksi telah diperiksa, berkas menumpuk, publik terus menagih, namun hingga kini satu pun tersangka belum juga ditetapkan. Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat sederhana namun menyesakkan: Apakah hukum hanya milik penguasa?
Dana hibah pariwisata yang seharusnya menjadi penopang ekonomi rakyat kecil di masa pandemi, justru dikorupsi. Puluhan miliar rupiah raib, rakyat Sleman hanya bisa gigit jari. Dana yang mestinya menghidupi pelaku wisata, UMKM, dan sektor riil, malah masuk kantong pejabat-pejabat tak bermoral. Tetapi anehnya, Kejaksaan Negeri Sleman seakan “berjalan di tempat”. Apa yang ditunggu?
Kita menyaksikan betapa hukum di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika rakyat kecil telat membayar pajak, dikejar habis-habisan. Ketika pedagang kaki lima dianggap melanggar aturan, digusur tanpa ampun. Namun ketika pejabat menggerogoti uang negara, aparat penegak hukum tiba-tiba kehilangan nyali. Inikah wajah keadilan yang harus kita telan mentah-mentah?
ARPI (Aliansi Rakyat Peduli Indonesia) sudah berkali-kali turun ke jalan. Mereka menagih janji, menekan Kejari Sleman agar segera menetapkan tersangka. Kalau memang tidak ada keberanian, lebih baik keluarkan SP3 sekalian. Jangan mempermainkan rakyat dengan proses hukum yang mandek tanpa ujung.
Kasus hibah pariwisata Sleman adalah potret bagaimana hukum bisa dijadikan alat kepentingan. Rakyat kecil dijadikan kambing hitam, sementara tikus-tikus berdasi tetap bebas berkeliaran. Pertanyaan yang harus dijawab: apakah aparat penegak hukum berani menegakkan keadilan, atau justru tunduk pada tekanan kekuasaan?
Keadilan bukanlah hak istimewa segelintir pejabat, keadilan adalah hak rakyat. Dan rakyat Sleman menuntut: usut tuntas kasus ini, tetapkan tersangka, hukum seadil-adilnya! Jangan biarkan uang rakyat melayang tanpa pertanggungjawaban.
Kalau hukum hanya berpihak pada penguasa, maka sejatinya negara ini sedang membunuh kepercayaan rakyatnya sendiri.(AR)
