Biro PIWPP Setda DIY Bertekad Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi

Yogyakarta(HR) – Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) Sekretariat DIY merupakan salah satu perangkat daerah di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) yang mempunya tugas dan fungsi untuk merumuskan kebijakan strategis di bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan fasilitas pengadaan barang dan jasa.

Sebagai salah satu unit kerja yang memiliki risiko besar dalam fungsi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di DIY, tentu saja harus berani untuk menjadikan dirinya sebagai institusi yang bersih dan professional jauh dari praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Oleh karena itu, Kepala Biro PIWP2 Setda DIY Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc bersama dengan seluruh staf yang ada, berkomitmen untuk mewujudkan Biro PIWPP sebagai unit kerja yang memenuhi karakteristik ZI WBK. 

“Langkah ini merupakan langkah berani yang mampu menciptakan perubahan mendasar pada mentalitas seluruh pegawai serta mampu memberikan dorongan untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal,” tutur Yudi dalam pers rilisnya, Rabu (02/10/2024).

“ZI WBK menjadi harapan dan cita-cita bersama untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja yang kami lakukan,” lanjutnya.

Komitmen ini harus di dukung dan dibangun oleh seluruh komponen. Komitmen ini diharapkan mampu menciptakan perbaikan kinerja terbaik untuk masyarakat. Mungkin baru sayu – sayunya biro yang memberanikan diri untuk bertekad mencanangkan dan meraih ZI WBK.

Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc, Kepala Biro PIWPP Setda DIY yang juga menjadi Ketua Perkumpulan Penyuluh Anti Korupsi Nasional (PERPAKSINAS) menjelaskan bahwa saat ini mencoba untuk menerapkan paradigma baru dalam bekerja untuk menuju institusi yang profesional, akuntabel dan transparan melalui budaya kerja yang terbuka dan peka terhadap dinamika masyarakat dan lingkungan tanpa korupsi. 

“Oleh karena itu sebagai upaya untuk meminimalisasi dan meniadakan praktek-praktek korupsi pada proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), kami berkomitmen untuk selalu memperbaiki cara kerja kami yang jauh lebih baik menjadi institusi yang menerapkan manajemen terbuka,” jelasnya.

Selama menjadi Kepala Biro 2 (dua) Tahun ini, Yudi Ismono mampu mengurangi tingkat complain masyarakat, mampu mengurangi tingkat aduan serta mampu menjalin komunikasi baik yang terbuka dengan semua pihak,bsehingga kepercayaan masyarakat tumbuh kembali dengan baik.

“Semoga Kampanye Tolak Korupsi ini menjadi sebuah ajakan yang masif dan menjadi budaya serta menjadi perilaku diri kita semua, perilaku institusi dan perilaku masyarakat yang tidak mentolerir korupsi di lingkungan kita. Semoga ZI WBK Tahun 2024 ini bisa kami peroleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI). Mohon dukungannya dari semua pihak,” pungkasnya.(AR).