Gelar Aksi, ARPI Tuntut Tangkap dan Adili Jokowi Serta Tolak Program MBG
Yogyakarta (HR) – Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) kembali menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , Selasa (24/02/2025)
Aksi dipicu Karena disaat masyarakat dan mahasiswa sedang gencar-gencarnya menginginkan rezim Jokowi diadili, Prabowo yang notabene seorang Presiden justru meneriakkan “hidup Jokowi”, hal ini lah pemicu awal beberapa aksi mahasiswa dibeberapa daerah, termasuk di Yogyakarta.
Selain itu, massa aksi juga menolak program makan bergizi gratis (MBG) dan menginginkan program pendidikan gratis untuk masyarakat.
” Aksi ini juga sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah agar mau dan berani membongkar korupsi yang selama ini belum terjamah. Dan kita peduli kepada masyarakat atas kedzaliman dan ketidak Adilan saat ini ,” kata Dani Eko Wiyono koordinator ARPI dalam orasinya.
Dani menegaskan dan meminta agar pemerintah melalui Aparat penegak hukum nya segera menangkap dan mengadili Jokowi.
“Tangkap dan Adili Jokowi, karena dia bilang kerok dari semua persoalan yang terjadi di Negeri ini,” tandasnya.
Sementara itu Doel sekjen ARPI juga menyampaikan bahwa untuk program MBG (makan Bergizi gratis) adalah salah satu bentuk pembodohan dan tidak tepat.
“Program ini adalah salah satu bentuk pembodohan terhadap masyarakat, karena anak-anak kita bisa makan disisi lain bagi orang tua yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga terancam di PHK. Mereka butuh pendidikan gratis,” jelas si Doel.
Sementara itu perwakilan dari paguyuban gerobak sampah Yogyakarta juga menyampaikan keluhannya tentang sulitnya membuang sampah di kota Jogja ini.
Menurutnya, saat ini mereka kesulitan untuk membuang sampah dari rumah tangga, sementara mereka sudah dibayar.
“Saat ini kami kesulitan untuk mencari tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah yang disediakan pemerintah sudah tidak mampu menampung lagi,” tuturnya..
Senada juga di sampaikan Feldy bahwa saat ini pemerintah Yogya telah gagal dalam pengelolaan sampah karena pemerintah hanya menilai dari sisi cepat saji saja.
“Baik itu di Sleman, juga kota saya menilai gagal karena bisa kita lihat saat ini untuk kasus sampah belum bisa teratasi dan untuk TPST sendiri saat ini sudah mulai penuh,” tandasnya.(AR).
