Krisis PT Selo Adikarto: Pemda Kulon Progo Terancam Menanggung Utang Rp 25 Miliar, DPRD Desak Segera Bertindak!

Foto: ilustrasi, Jumat (01/08/2025). AR

Harian Rakjat, Kulonprogo – Penghentian aktivitas PT Selo Adikarto dinilai sebagai langkah tergesa yang bisa berujung pada krisis multidimensi. Anggota Komisi II DPRD Kulon Progo, Nasib Wardoyo, memperingatkan Pemda agar tidak menganggap enteng situasi ini.

Dalam diskusi terbatas di Wates, Jumat (1/8/2025), Nasib mengungkap bahwa total utang perusahaan milik Pemda tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 25 miliar. Terdiri dari:

• Rp 6,7 miliar utang ke BPD DIY

• Rp 3 miliar utang ke Bank Kulon Progo

• Lebih dari Rp 10 miliar kepada vendor dan pihak ketiga

• Sekitar Rp 5 miliar ke perusahaan rental alat berat dan utang belum terverifikasi

“Kalau PT Selo Adikarto benar-benar dihentikan tanpa solusi, siapa yang akan membayar seluruh utang itu? Ini perusahaan milik Pemda, maka konsekuensinya jadi beban daerah,” ujar Nasib.

Tak hanya utang, penghentian sepihak ini juga berpotensi memicu:

• Gugatan class action dari karyawan dan mitra usaha

• Persoalan hukum akibat pemutusan kontrak sepihak

• Kerugian sosial akibat hilangnya lapangan kerja

Nasib menegaskan, Pemda harus segera membentuk tim penyelamatan, mengaktifkan kembali direksi sementara, dan merumuskan strategi penyelamatan, entah melalui restrukturisasi utang atau reaktivasi operasional perusahaan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono, mengingatkan agar Bupati tidak menutup ruang komunikasi.

“Ini bukan saatnya menutup diri. Jika dibiarkan, kita semua tahu akan berujung pada konflik hukum, bahkan bisa menembus ke ranah gugatan terhadap Perda pendirian BUMD,” tegas Lajiyo.

Jangan Sampai Menyeret Daerah Masuk Jurang Utang dan Gugatan

Dengan belum adanya kejelasan sikap resmi dari Pemda Kulon Progo, DPRD mendorong adanya langkah konkret. Pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan sulit:

• Menutup mata dan menanggung kerugian besar

• Atau segera bertindak menyelamatkan perusahaan milik daerah

Pertanyaannya kini jelas:Apakah Pemda siap menghadapi badai utang dan gugatan, atau mau menyelamatkan aset daerah sebelum semuanya terlambat?

(AR).