Larangan Study Tour dari Gubernur Jabar Berdampak ke Sleman, Wisata Lava Tour Merapi Sepi

Foto: suasana di salah satu basecamp Jeep wisata lava tour Merapi nampak sepi, Selasa (22/07/2025)

Harian Rakjat, Sleman – Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi (KDM), terkait pelarangan kegiatan study tour, menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor pariwisata, termasuk di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu destinasi yang terdampak langsung adalah kawasan wisata Jeep Lava Tour Merapi. Suasana yang biasanya ramai kini tampak lengang. Hal ini dirasakan betul oleh para pelaku wisata, seperti disampaikan oleh Jawir, pengelola MJAK Adventure Jeep Wisata Lava Tour Merapi, saat dikonfirmasi Harian Rakjat, Selasa (22/07/2025).

“Sejak ada larangan tersebut, jumlah kunjungan menurun drastis. Hari ini saja hanya ada satu rombongan dari Bali yang datang menggunakan 6–7 bus. Padahal di hari-hari biasa, minimal kami bisa menerima 500 lebih pengunjung,” ungkap Jawir.

Ia menyebut penurunan kunjungan mencapai 30–40 persen. Dampak ini membuat roda ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata terasa melambat. Jawir berharap pemerintah segera turun tangan untuk merespons kondisi ini.

Terpisah, Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi (AJWLM), Dardiri, mengimbau para pelaku wisata agar tetap semangat dan tidak kehilangan harapan.

“Kita tidak perlu berkecil hati. Kita harus tetap optimis, dan mencari terobosan. Misalnya menggandeng instansi-instansi pemerintah, swasta, hingga pabrik-pabrik untuk kembali menghidupkan wisata,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Agung, penggiat pariwisata asal Bali dari Damara Tour. Ia mengaku larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat berdampak besar terhadap berbagai sektor.

“Surat edaran ini sangat terasa dampaknya, khususnya bagi kami para pelaku wisata. Bukan hanya agen perjalanan, tapi juga PO bus, restoran, dan semua yang terlibat dalam ekosistem pariwisata,” jelasnya.

Agung menilai, kebijakan tersebut diambil terlalu tergesa dan tidak mempertimbangkan dampak luasnya. Ia berharap pemerintah segera mengevaluasi keputusan itu agar tak berkepanjangan.

“Ekonomi Indonesia ini sekitar 30 persen bergantung pada pariwisata. Jika kebijakan seperti ini terus dibiarkan, justru kami yang berada di lapangan yang paling terdampak. Harusnya, sebelum membuat keputusan, dipikirkan matang-matang,” imbuhnya.

Di Bali sendiri, lanjut Agung, hampir seluruh sekolah SMP dan SMA saat ini menghentikan kegiatan wisata karena mengikuti larangan tersebut.

“Kami mengalami penurunan yang sangat parah. Ini sangat memukul kami sebagai pelaku wisata. Kami hanya bisa berharap ada perubahan kebijakan dalam waktu dekat,” tutupnya.(AR)