Surakarta (HR) – Ratusan elemen mahasiswa kembali kepung kantor DRPD Kota Surakarta untuk menggelar aksi demonstrasi. Kehadiran mereka ini dalam rangka menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntutan, Kamis (27/02/2025).
Dalam aksinya, mahasiswa juga membawa beberapa poster diantaranya diantaranya bertuliskan “pembohong Rakyat, Rakyat menuntut, RIP DPRD , Dewan penghianat, dan Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
Tuntutan massa aksi kali ini antara lain:
1. Cabut instruksi presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
2. Evaluasi total program makan bergizi gratis.
3. Tolak RUU POLRI,TNI,Kejaksaan.
4. Sahkan RUU Masyarakat adat
5. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
6. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
Salah satu orator dari Jogja, Dani Eko Wiyono yang juga koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) menyampaikan program makan gratis adalah program yang tidak tepat.
” Program makan gratis perlu dievaluasi kembali,seperti halnya efesiensi anggaran,” tuturnya.
“Yang jadi pertanyaan, dikemanakan dana pemangkasan anggaran itu? Yang jelas sangat dimungkinkan uang itu digunakan untuk membayar utang negara. Kawan-kawan disini sebenarnya semua hebat,” lanjutnya.
Mereka juga suarakan adanya kriminalisasi terhadap karya seni buntut dari intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian terkait lagu bayar..bayar..bayar yang dinyanyikan oleh group band Sukatani beberapa waktu yang lalu. (AR)