Salah Pelimpahan, Arifin Akan Terus Bersurat Hingga Ada Penetapan Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
Yogyakarta (HR) – Aktivis anti korupsi dari Jogja, Arifin Widianto kembali bersurat ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang salah satu tembusannya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait kasus korupsi dana hibah pariwisata Sleman.
Dalam isi surat aduanya Arifin menegaskan bahwa Ia memohon kepada Presiden RI agar dapat kiranya memberikan teguran keras pada Jaksa Agung RI terkait pemberantasan korupsi.
“Saya meminta agar Bapak Presiden memberikan teguran keras kepada Jaksa Agung agar lebih serius dalam memberantas korupsi, khususnya pada kasus korupsi dana hibah pariwisata Sleman yang telah merugikan negara sebesar Rp 10 miliar itu,” ungkap Arifin, Sabtu (04/01/2024).
Dalam surat aduan tersebut Arifin juga menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman pada awal tahun 2023 mulai mengusut dugaan kasus korupsi dana hibah Pariwisata Kabupaten Sleman dari Kemenparekraf Republik Indonesia ke Kabupaten Sleman tahun anggaran 2020.
Kejari Sleman telah menaikkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan pada bulan April 2023, namun hingga sekarang masih jalan ditempat .
“Bahwa walaupun Kejari Sleman sudah berulang kali didemo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetap saja tidak ada langkah positif menyelesaikan perkara korupsi hibah pariwisata Kabupaten Sleman,” jelasnya.
Bahwa dengan telah selesainya perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sudah diserahkan pada Kejari Sleman pada bulan Juli 2024, maka tidak ada alasan lagi bagi Kejari Sleman untuk tidak melanjutkan perkara korupsi hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tersebut.
Kejagung merespon pengaduan surat aktivis anti korupsi independen tertanggal 24 Oktober 2024.
“Sayangnya pelimpahan nya salah alamat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Jateng), seharusnya ke Kejati DIY,” tutup Arifin.
Dalam hal ini Arifin mendesak supaya pelimpahannya ditujukan pada Kejati DIY dan Kejagung terus mengawalnya. Arifin terus akan bersurat kepada Presiden RI sampai adanya penetapan tersangka. (AR)
