Sistem Lelang E-Katalog Ataupun E-Purchasing, Ini Lelang Hantu

Kulonprogo – E-katalog dan e-purchasing adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. E-katalog merupakan sistem informasi yang berisi daftar produk, sedangkan e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui e-katalog.

Saat ini pemerintah dalam melakukan proses lelang barang dan jasa menerapkan sistem E-katalog dan E-purchasing, tentunya ditengah situasi pemangkasan atau efisiensi anggaran tahun ini banyak penyedia barang dan jasa merasa berat dengan sistem baru ini.

Itu pula yang dirasakan Tri Harjono salah satu penyedia jasa dari Kulonprogo. Kepada HarianRakjat.com Ia mengatakan bahwa lelang E-katalog ini lelang hantu.

“Situasi efisiensi menjadikan hidup tanpa harapan. Lelang amblas dimana-mana.Juga, dengan adanya E-katalog, ini lelang hantu,” katanya, Rabu (12/03/2025).

Lebih lanjut ia menjelaskan, lelang E-katalog atau E-purchasing itu tidak tahu paket mana yang sedang tayang, running, tidak tahu akhir suatu proses lelang, yidak tahu rekanan mana yang dipilih dan tidak tahu alasan mengapa rekanan lain tidak dipilih.

“Tidak ada transparansi proses dan tidak jelas sistem IT E-katalog yang dijalankan bagaimna,” ujarnya.

“Sebagai contoh 1, di paket Provinsi DIY, ada pekerjaan perbaikan jalan Provinsi dengan nilai sekian miliar, tiba-tiba di lapangan proyek sudah berjalan, dikerjakan oleh salah satu PT peserta, padahal dalam sistem E-katalog Provinsi, tidak ada tercantum PT tersebut sebagai peserta yang memposting jasa jualannya. Juga PT itu perusahaan menengah (atau malah Besar), kok bisa mengerjakan pekerjaan sauplik (kecil),” lanjut Tri.

Tri juga memberikan contoh ke-2 pada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di area Kulon Progo. Hal yang sama, tiba-tiba ada kabar di lapangan bahwa PT. B ditunjuk sebagai pemenang berkontrak. Dan sekarang proyek sudah running.

“Persoalannya juga sama, PT. B ini tidak tercantum dalam sistem E-katalog punya Provinsi sebagai perusahaan yang memposting jualan jasa. Padahal yang posting selain PT itu banyak,” ungkapnya.

Menurutnya, kalau sekarang, sesama rekanan masih bisa melihat harga yang diposting rekanan lain, tapi nantinya (kabar dari Pokja), rekanan lain tidak ada yang bisa melihat harga rekanan lainnya. Hanya PPK yang tahu harga postingan rekanan. Hal tersebut jelas makin menjadikan lelang E-katalog itu benar-benar lelang hantu.

“Realisasi pelaksanaan E-katalognya, calon yang akan dimenangkan oleh PPK, dipanggil. Terus diminta mengisi dengan tata cara yang diinginkan oleh PPK. Termasuk mengisi harga juga. Biasanya konsultasinya beberapa kali. Kalau sudah dianggap sesuai, baru PPK akan meng “klik”, jualan jasanya kontraktor itu. Untuk itu hapuskan sistem E-purchasing.Itu legalisasi KKN. Yang dapat, ketawa-ketawa,yang tidak dapat ya gigit jari,” pungkasnya.(AR)